Fungsi Pengawasan DPR Diprediksi Melorot

Selasa, 10 Januari 2017 | 10:52
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Banyaknya agenda politik pada 2017 menjadi tantangan bagi profesionalitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika merujuk pengalaman sebelumnya, kinerja terkait pengawasan dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat diprediksi melorot.

Setidaknya ada dua agenda krusial yang berpotensi menciptakan perdebatan dan menyita perhatian parlemen. Yakni, RUU Pemilu serta pembahasan APBNP 2017 dan RAPBN 2018. Selain itu, ada agenda politik lainnya yang memanaskan iklim 2017, yakni pilkada 2017, persiapan pilkada 2018, persiapan Pemilu 2019, fit and proper test komisioner KPU-Bawaslu, dan verifikasi partai politik.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M. Djadijono mengatakan, kegaduhan politik selalu berbanding lurus dengan menurunnya fungsi pengawasan. Dalam situasi tersebut, para politikus kerap mengutamakan kepentingan kelompok daripada mengawasi dan menyerap aspirasi rakyat.

”Karena itu, rakyat harus bersabar melihat sebagian besar pelaksanaan fungsi-fungsi DPR lebih ke kepentingan politik ketimbang kepentingan rakyat,” ujar Djadijono, kemarin.Meski tahun ini diprediksi menurun, kinerja pengawasan pada 2016 tidak berarti bagus. ”Tahun 2016 juga gak bagus. Bagaimana 2017? Ya, akan jauh dari itu karena banyak membahas infrastruktur partai,” imbuhnya.

Buruknya fungsi pengawasan DPR tahun lalu, lanjut Djadijono, bisa dilihat dari minimnya upaya implementasi hak-hak DPR atas pemerintah. Baik hak interpelasi maupun angket. Sebab, hanya ada satu kali, yakni hak angket Pelindo.

”Itu pun rekomendasinya tidak digubris. Anehnya, DPR diam saja rekomendasinya tidak digubris,” tuturnya. Meski sebagian besar fraksi di DPR sudah masuk koalisi partai pendukung pemerintah, lanjut Djadijono, DPR seharusnya tetap menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Anggota DPR Fraksi PAN Yandri Susanto tak menampik bahwa adanya agenda politik, khususnya pembahasan RUU Pemilu, bisa membuat fungsi pengawasan menurun. Apalagi, pembahasan tersebut berpotensi menguras energi partai politik.

Meski demikian, secara pribadi, pihaknya menegaskan terus menjalankan fungsinya selaku pengawas. ”Memang sulit untuk diharapkan, tapi PAN berkomitmen memberikan kritik dan saran yang tajam,” ucapnya. (far/c10/fat)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%