PPP Antisipasi Munculnya Capres Tunggal di 2019

Selasa, 10 Januari 2017 | 21:04
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID  - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Tujuan salah satu poinnya mengantisipasi munculnya calon presiden tunggal dalam Pemilu 2019 mendatang.

"PPP dalam DIM fraksi sudah mencantumkan kemungkinan munculnya pasangan capres tunggal," ungkap Achmad Baidowi, Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (10/1).

Anggota Panitia Khusus RUU Pemilu DPR RI itu mengatakan, selain keserentakan waktu sebagai amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pengaturan pilpres juga harus mengantisipasi munculnya capres tunggal. 

Menurut anggota Komisi II DPR RI itu, apabila mengacu pada pelaksanaan pilkada serentak dalam dua gelombang, fenomena calon tunggal juga naik signifikan. "Karena itu, fenomena calon tunggal tidak menutup kemungkinan juga terjadi dalam pilpres," imbuhnya.

Baidowi menjelaskan, PPP mengusulkan apabila pilpres hanya diikuti satu pasangan, proses pemungutan suara tetap dilakukan, misalnya melawan kotak kosong dan kemenangan harus lebih dari 50 persen.

Selain itu menurut Baidowi, PPP mengusulkan syarat pengajuan pasangan capres adalah 25 persen kursi dan 30 persen suara hasil pemilu 2014. "Hal itu diperlukan untuk menghasilkan koalisi pemerintahan yang kuat dalam konteks sistem presidensil," ucapnya.

Selain itu dia mengatakan, apabila tidak ada hambatan, pekan ini merupakan waktu bagi fraksi-fraksi untuk menyerahkan DIM RUU pemilu.

Menurut dia, salah satu pembahasan yang dimungkinkan untuk didiskusikan cukup serius adalah terkait pengaturan pilpres. 

Diamini Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy. Pria yang akrab disapa Romi itu menilai, pengajuan capred yang akan didukung untuk pilpres 2019 adalah hak konstitusional masing-masing partai.

Romi dalam hal ini menyinggung soal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Dalam draf yang diajukan pemerintah, presidential threshold tetap 20 hingga 25 persen. Angka tersebut masih bisa berubah pada pembahasan RUU Pemilu. Misalnya menjadi 0 persen. Jika angka tersebut dipilih, maka setiap partai politik bisa mencalonkan siapa pun.

Sebaliknya, sambung Romi, jika presidential threshold berubah menjadi 30 persen maka syarat pencalonan presiden akan lebih ketat. "Jadi hal-hal yang saya pikir akan lebih elok bila kita selesaikan dulu undang-undangnya. Baru seperti ini yang akan maju A atau B," ucap Romi. (aen)

Editor : Syahrir Lantoni
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%