Seleksi Kontestan Pemilu 2019, Verifikasi Parpol Harus Adil

Senin, 20 Maret 2017 | 15:44
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak adil dalam melakukan verifikasi partai politik sebagai kontestan pemilu 2019 mendatang. Tidak harus dilakukan kepada partai politik baru, akan tetapi menyeluruh terhadap partai politik yang telah terebih dahulu eksis. Pasalnya, selain anggaran verifikasi telah meningkat dua kali lipat juga ada penambahan daerah pemilihan lantaran terdapat Daerah Otonomi Baru (DOB).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, penolakan parpol ikut mengikuti verifikasi peserta pemilu dianggap tidak tepat.  Dituturkannya, perubahan situasi sosial, yuridis, dan politik internal seharusnya membuat parpol lama ikut menjalani proses yang dilakukan KPU itu. ”Kan ada yang berbeda ketika mereka dahulu ikut verfikasi dengan saat ini. Yang paling nyata banyak DOB, dulu provinsi ada 33 sekarang 34, kabupaten/kota dulu 400-an skarang 500-an,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (19/3).

Menurut Titi, keharusan verifikasi juga didasarkan atas fenomena perpecahan parpol yang terjadi beberapa waktu lalu. Hal ini berdampak terhadap kesolidan pengurus dibandingkan sebelumnya. ”Kalau memang mereka (DPR, Red) ingin mempermudah kepesertaan di pemilu ya berlakukan semua,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, terang Titi, verifikasi adalah proses awal bagi parpol apabila ingin ikut dalam pemilu. Beberapa hal yang akan dicek dalam proses verifikasi antara lain kelengkapan kepengurusan (100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, serta 50 persen kecamatan), domisili partai disetiap tingkatan hingga jumlah keanggotaan yang harus memenuhi syarat seribu atau seperseribu sesuai yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012. ”Tidak boleh ada diskrimnasi. Kalau mereka membuat aturan bahwa partai lama tidak perlu diverifikasi, maka partai baru sepanjang sudah punya badan hukum berarti tidak usah diverifikasi juga,” tutur Titi.

Di lain sisi, sambung Titi, KPU teah mengestimasi kebutuhan sebesar Rp 452 miliar untuk pembiayaan verifikasi partai politik pemilu 2019. Biaya tersebut melonjak dua kali lipat ketimbang verifikasi parpol pemilu 2014 sebesar Rp 224 miliar.

Titi membeberkan, alasana KPU dalam miminta penambahan biaya, karena KPU beranggapan bahwa biaya verifikasi sejalan dengan melonjaknya jumlah parpol berbadan hukum di Indonesia. Padahal, peningkatan anggaran verifikasi berjalan linier dengan semangat memperketat kualifikasi parpol peserta pemilu. ”Itu yang menjadikan tidak seluruh parpol bisa ikut dalam pemilu,” tandas Titi.

Terlebih, menurutnya, seluruh parpol tetap harus mengikuti proses verifikasi KPU karena undang-undang yang sekarang berlaku masih mensyaratkan itu. Baik partai baru dan partai lama perlu mendapat perlakuan yang sama untuk memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan partai.

Ditambah lagi, lanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memperkuat tujuan itu. Supaya seluruh parpol yang ingin menjadi peserta pemilu perlu mengikuti verifikasi tanpa terkecuali. ”Ini soal aspek keadilan dan tidak boleh ada partai yang dikecualikan. Semua parpol punya hak yang sama. Verifikasi ulang juga perlu dilakukan lantaran banyak parpol yang akhirnya mengalami dualisme dan berpeluang tidak memenuhi syarat kepengurusan," imbuhnya.

Komisioner KPU, Arief Budiman mengaku, pihaknya membutuhkan dana sebesar Rp 452 miliar untuk melakukan tahapan awal pemilu 2019 yang akan dimulai pada Oktober 2017 mendatang. Dana itu nantinya akan dipergunakan untuk melakukan verifikasi parpol yang berlangsung selama lima bulan. ”Iya ini dananya untuk tahapan awal pilpres 2019, karena ada verifikasi parpol di Oktober nanti. Selain itu juga untuk persiapan di pilkada serentak 2018 mendatang,” pungkasnya kepada wartawan saat dihubungi, Minggu (19/3).

Diapun mengakui, anggaran verifikasi parpol untuk pemilu 2019 lebih besar daripada pemilu sebelumnya. Hal ini disebabkan jumlah parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) lebih banyak, yakni 73 parpol. Dengan begitu, KPU saat ini menganggarkan verifikasi bagi 73 Parpol tersebut. Selain itu, metode yang digunakan untuk verifikasi pun berbeda dibandingkan sebelumnya. Pada pemilu 2014, KPU melakukan verifikasi dengan sistem sampling. Sementara saat ini, KPU akan menggakan metode sensus.

Metode itu, kata Arief, menggunakan syarat keanggotaan parpol sebanyak seperseribu dari jumlah penduduk di kabupaten/kota. Verifikasi sistem ini akan lebih akurat. ”Tentu akan lebih akurat karena didukung sistem informasi Parpol (SIPOL, red). Kita nanti minta data keanggotaan itu dituliskan, juga NIK, dengan begitu kita tahu kalau datanya ganda. Ini berlaku bukan hanya di internal partai, tapi juga antar partai,” kata Arief. (aen)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%