Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2019, KPU Was-Was Tak Akan Keburu

Selasa, 16 Mei 2017 | 19:56
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ketua KPU Arief Budi man.

INDOPOS.CO.ID - Verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu serentak 2019 mendatang terancam molor dari jadwal yang diagendakan Oktober 2017 ini. Pasalnya, itu masih menanti pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu oleh DPR RI. Alhasil, Komisi Pemiluhan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara merasa was-was.

Informasi yang dihimpun, RUU Pemilu saat ini baru akan masuk pembahasan di tim perumus dan tim sinkronisasi oleh Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu DPR RI.Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, verifikasi parpol peserta pemilu 2019 kemungkinan besar akan dimulai pada Oktober mendatang. Kepastian tahapan itu masih menanti pengesahan RUU Pemilu.

"Semoga bisa dimulai Oktober 2017. Kepastiannya seperti apa masih menanti penuntasan pembahasan RUU Pemilu. Sebetulnya kami was-was. Namun, KPU sudah siap jika memang tahapan dimulai Oktober," ungkapnya kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/5).

Kendati demikian, sambung Arief, KPU hingga saat ini sudah menyusun draft tahapan persiapan pemilu 2019, khususnya terkait proses verifikasi parpol, sudah ada sistem informasi partai politik (sipol) yang dikembangkan oleh KPU. Lewat sistem ini, parpol yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dapat melakukan verifikasi secara online.

"Sekarang sipol sudah langsung bisa digunakan. KPU rencananya akan menggelar satu kali lagi pelatihan bagi tim IT parpol mengenai sipol," ujar Arief. Dia membeberkan, ada 73 parpol yang kini terdaftar di Kemenkumham. Dari semua parpol itu, baru 35 parpol yang sudah berhasil diidentifikasi oleh KPU. Sebanyak 35 parpol tersebut pun sudah menerima pelatihan sipol oleh tim KPU.

"Verifikasi berlaku bagi semua parpol yang akan mengikuti pemilu 2019," tandasnya. Anggota Pansus RUU Pemilu DPR RI, Achmad Baidowi mempertegas kekhawatiran KPU. Dia menyatakan, RUU Pemilu mulai akan masuk pembahasan di tim perumus dan tim sinkronisasi dan masih ada lima isu krusial yang masih alot dibahas.

"Sejauh ini yang paling krusial adalah lima isu, yakni alokasi kursi per dapil, metode konversi suara menjadi kursi, sistem pemilu, parliamentary threshold dan presidential threshold," tuturnya saat dikonfirmasi, Senin (15/5).

Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, Pansus akan coba mencari jalan musyawarah mufakat untuk memutuskan isu itu. Jika tidak bisa maka baru pengambilan suara. "Kita upayakan musyawarah mufakat dan voting menjadi opsi paling terakhir," imbuhnya.

Di luar lima isu tersebut, urai Baidowi, masih ada beberapa isu yang masih mudah untuk dikompromikan. Terdapat 19 isu yang menurutnya sudah siap untuk diputuskan. "19 isu di Pansus yang pending tinggal memutuskan saja," kata Baidowi.

Diamini Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI, Lukman Edi. Dia menuturkan, ada 11 tahapan pelaksanaan pemilu 2019, berdasarkan rapat koordinasi antara Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU dan Bawaslu.

Ke-11 tahapan itu, sambung Politisi PKB itu, pertama, tahapan verifikasi parpol (1 Oktober 2017), penetapan parpol peserta pemilu 2010 (1 Maret 2018), pengajuan bakal caleg DPR, DPD dan DPRD (Mei 2018), pengajuan bakal capres-cawapres (Agustus 2018), pengajuan daftar calon sementara DPR, DPD dan DPRD (Agustus 2018), penetapan capres-cawapres (September 2018), pelaksanaan kampanye (13 Oktober 2018- 13 April 2019), pemungutan suara (17 April), pelantikan anggota DPRD Kabupaten-kota (Agustus-September 2019), pelantikan anggota DPR dan DPD (1 Oktober 2019) dan pelantikan presiden-wapres terpilih (20 Oktober 2019). (aen)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%