Gerindra Gaungkan PT Nol Persen

Selasa, 16 Mei 2017 | 20:31
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra

INDOPOS.CO.ID - Partai Gerindra kian gencar gaungkan  presidential threshold (PT) nol persen. Alasannya, memberikan kesempatan partai politik peserta pemilu mencalonkan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019. Terlebih lagi, membuka kesempatan luas bagi putra-putri terbaik bangsa menjadi calon presiden.

"Ya, karena untuk keadilan, memberikan kesempatan putra putri terbaik bangsa untuk menjadi calon, memberikan penguatan bagi partai politik, kesempatan yang sama bagi semua partai politik dan masih banyak sekali," ungkap Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra kepada wartawan, Senin (15/5).

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI itu menegaskan, pemilihan pemilu legislatif (pileg) dan pilpres 2019 akan dilakukan serentak. Sehingga, PT sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. "Karena PT 2014 sudah dipakai, jadi tidak bisa dipakai lagi di pilpres 2019," tutur pria yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara menilai, langkah parpol di parlemen yang mayoritas menginginkan syarat PT dihilangkan sudah tepat. Terlebih lagi, pada pemilu 2019 nanti pilpres akan dilakukan serentak bersamaan dengan pileg.

"Menurut saya, pemilu serentak 2019 nanti nggak perlu PT karena pilpres kan bersamaan dengan pileg," ujarnya, Senin (15/5). Menurutnya, lebih baik semua parpol peserta pemilu yang lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan kesempatan yang sama untuk mencalonkan atau mengusung calon presidennya. Dirinya juga yakin tidak semua parpol akan mencalonkan presiden karena manuver elit politik akan selalu membentuk yang dinamakannya koalisi politik.

"Tidak mungkin semua parpol tersebut bakal mencalonkan presiden, karena akan selalu ada manuver elite dan pembentukan koalisi," ungkapnya. Sehingga, lanjut Igor, demi terwujudnya kompetisi sehat calon presiden di pemilu 2019, salah satu caranya adalah dengan menghilangkan syarat ambang batas pencalonan presiden.

"Jika PT dihilangkan maka itu justru memunculkan dinamika dan kompetisi sehat calon presiden di pemilu 2019," tuturnya. Senada pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ikhsan Tualeka. Dia berharap, PT bisa dihapuskan, pasalnya dengan ditiadakannya ambang batas pencalonan presiden berdasarkan jumlah kursi yang dimenangkan dalam pileg, negara bisa membuka akses keadilan politik yang lebih besar.

“Starting point 0 itu kan akses keadilan politik karena posisi politik dan dukungan real dari rakyat hampir tidak bisa terukur hari ini,” katanya, kemarin. Menurut Ikhsan, amat tidak adil kalau PT 20-25% masih diterapkan di pilpres 2019. “Semua partai kan ada di posisi yang sama. Semua belum punya dukungan yang bisa menjadi justifikasi. Karena kita mau mulai regulasi baru, semua harus dianggap setara,” tukasnya. (aen)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%