Rumah Gerakan 98: Pembangunan Indonesia Sudah On the Track

Sabtu, 12 Agustus 2017 | 14:54
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share

INDOPOS.CO.ID  - Teks Proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, menjadi titik awal Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain.

Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bernard Ali Mumbang Haloho mengatakan, selama 72 tahun Indonesia bangkit dari penjajahan.

Melompati peristiwa-peristiwa bersejarah, Soeharto menjadi presiden terlama Indonesia selama 32 tahun dan pada 21 Mei 1998 akhirnya harus turun dari jabatannya atas desakan dari mahasiswa yang menduduki gedung parlemen. Rezim otoritarian itu akhirnya tumbang. Selama 19 tahun proses reformasi berjalan, dan tentu mengalami pasang surut.

"Untuk itulah kami yang ketika tahun 1998 tergabung dalam berbagai macam organ gerakan seperti Forum Kota, Famred, FKSMJ, Forbes, Gempur, dan banyak organ lainnya saat ini bergabung kembali dalam wadah yang kami namakan Rumah Gerakan 98," kata Bernard Ali Mumbang, Sabtu (12/8/2017).

Menurut Bernard, pendirian Rumah Gerakan 98 ini agar dapat mengawal proses Reformasi yang masih bergulir, agar bangsa ini kembali sesuai dengan cita-cita proklamasi dan juga Trisakti yang dikumandangkan oleh Sang Proklamator Bung Karno.

Gerakan Reformasi 1998, tambah Bernard, telah berhasil mendesak MPR RI dalam Sidang Istimewa 13 November 1998, untuk melahirkan Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kemudian pada 1999, DPR dan Pemerintah menindaklanjuti dengan menyusun UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Lalu dilanjut dengan menyusun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami mengidentifikasi persoalan bangsa saat ini, fundamentalisme agama. Jika kita melihat beberapa waktu belakangan, proses reformasi diciderai dengan maraknya aksi intoleransi, ancaman perpecahan, yang dilakukan oleh sebagian kecil kelompok yang sebenarnya kelompok tersebut merupakan minoritas, namun karena ada kekuatan besar di belakangnya, suara intoleransi tersebut terdengar lantang," ujar Bernard.

Dia menjelaskan,  kelompok tersebut mendapatkan ruang yang amat luas dalam Pilkada DKI Jakarta yang belum lama usai, kontestasi politik yang mengusung sentimen agama ini telah mengubah tatanan sosial masyarakat.

Gerakan demonstrasi 4 November 2016 menjadi titik awal perubahan tatanan sosial ini. Kelompok-kelompok yang mengusung isu Khilafah dan anti-Pancasila turut mendompleng momentum politik ini untuk menyebarkan ide-ide mereka yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD '45. 

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan," tuturnya.

Dikatakan lagi, ketegasan pemerintah dalam menghadapi kelompok intoleran dan anti Pancasila patut kita dukung dan kita kawal implementasinya. "Pancasila sebagai falsafah, ideologi dan dasar negara sudah final," katanya.

Arah pembangunan Indonesia, menurutnya, saat ini sudah on the track, program-program pemerintah berdasarkan Trisaksi dan Nawa Cita  akan mampu membawa bangsa ini menuju masa gemilangnya. (jpg)

 

Editor : Syahrir Lantoni
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%