Gerindra Belum Beri Sinyal ke Yusril

Rabu, 13 September 2017 | 10:12
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Foto: istimewa

INDOPOS.CO.ID - Partai Gerindra belum berani memberikan sinyal ke Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra untuk diduetkan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 mendatang. Partai berlambang kepala burung garuda itu masih membuka peluang dengan siapapun. Ini termasuk figur yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya tak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan siapapun, bisa dengan PAN, PKS atau Demokrat. "Partai Gerindra tidak punya ketabuan politik dengan parpol manapun, termasuk dengan orang kami enggak memiliki handycap, termasuk berhubungan dengan parpol koalisi pemerintah, sejauh Prabowo bisa menjadi capres (calon presiden)," ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Ini misalnya, sambung Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu, berkoalisi dengan PAN. Partai berlambang matahari ini juga telah mendeklarasikan Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan untuk maju dalam pilpres nanti. Nah jika PAN bersedia disandingkan, Gerindra terbuka, termasuk dengan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengamininya. Dia mengaku membuka kemungkinan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung dari Partai Gerindra berasal dari luar partai. "Yang jelas kalau Partai Gerindra untuk wakilnya mungkin ya (dari luar partai, Red), yang penting untuk presidennya adalah Prabowo," ungkapnya. 

Siapapun wakil yang akan mendampingi Prabowo, Wakil Ketua DPR RI itu mengaku akan menyaring aspirasi dari masyarakat. Ini karena Partai Gerindra sebagai partai yang terbuka untuk berbagai macam elemen masyarakat dalam pencalonan."Partai politik salah satu wadah atau jalur untuk rekrutmen bagi para tokoh pemimpin di eksekutif dan legislatif," imbuhnya.

Syarat lainnya, sambung Fadli, cawapres Prabowo harus bisa saling melengkapi demi kerja sama yang baik di antara keduanya. "Mestinya komplementer, mestinya menunjang kemudian bekerja sama. Dan secara partai pendukung ada akseptabilitas yang kuat," tutur fadli. 

Kembali Fadli menegaskan, segala kemungkinan soal pendamping Prabowo masih terbuka. Apalagi masih ada waktu dua tahun sebelum Pilpres 2019. Tak menutup kemungkinan pula menduetkan Prabowo dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berasal dari Partai Demokrat atau Gerindra juga membuka pintu koalisi dengan partai lain seperti PKS dan PAN. 

"Semua kemungkinan itu masih terbuka, baik dengan PKS dan PAN bersama-sama. Berempat atau bahkan nanti lebih besar mendukungnya. Saya kira ini situasinya masih sangat tergantung pada perkembangan ke depan yaitu, pada putusan MK soal UU Pemilu," urainya.  

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra lainnya, Arief Poyuono mengatakan, Gerindra sedikit merilik menjadikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatiyo sebagai cawapres Prabowo.

"Kalau menurut saya pribadi, Gatot memang yang paling cocok untuk mendampingi Prabowo," ujarnya, kemarin. 

Namun, Arief belum bisa memastikan apakah memang Gatot yang akan mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2019. Karena, dalam menentukan cawapres, Prabowo sendiri yang akan memilih. "Karena cawapres yang menentukan ya Prabowo sendiri yang mendapat aspirasi dari bawah," tukasnya.

Usia Produktif Dukung Prabowo

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan banyak dukungan dari penduduk Indonesia yang berusia produktif. Kendati demikian, elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) jauh lebih tinggi di atasnya walaupun masih belum dinyatakan aman. Hal itu berdasarkan hasil survei Center Strategic and Internasionall Studies (CSIS) untuk calon presiden (capres) 2019. "Prabowo dinilai banyak mendapat dukungan dari penduduk berusia 20-29 tahun. Penduduk dengan rentang umur tersebut adalah warga yang masih aktif mencari pekerjaan," ungkap Phillips J. Vermonte, direktur eksekutif CSIS kepada wartawan, Selasa (12/9).

Dia mengaku penilaian itu berdasarkan hasil survei lembaganya pada 23-30 Agustus, kemarin. Diketahui, sebanyak 35,3 persen responden berusia 20-29 lebih memilih Prabowo dibanding Jokowi jika pemilu digelar saat ini.

Jokowi, sambung Philips, hanya meraih 31,7 persen dukungan dari kelompok pemilih tersebut. Warga yang berusia 20-29 memiliki porsi 13,9 persen dari keseluruhan responden. "Di situ ketat, kalau dilihat umurnya 20-29 adalah kelompok orang yang sedang mencari kerja, sedangkan isu yang membuat perhatian besar masyarakat adalah lapangan pekerjaan. Sehingga, isunya lebih bagaimana soal ekonomi diselesaikan, menyediakan lapangan kerja," paparnya.

Isu ekonomi disebut, lanjut dia, memegang peranan penting jelang Pemilu 2019. Hasil survei CSIS memperlihatkan, banyak masyarakat yang memperhatikan perkembangan perekonomian saat ini. Ada 27,9 persen responden yang melihat tingginya harga sembako sebagai kesulitan utama dalam menjalani hidup. Lainnya, 20 persen responden mempermasalahkan keterbatasan lapangan pekerjaan.

Dia juga menyebutkan, tingginya angka kemiskinan diperhatikan oleh 14,1 persen warga. Sisanya, perhatian diberikan pada masalah kesehatan, kualitas pendidikan yang buruk, rendahnya daya beli, hingga maraknya pungutan liar di kantor pemerintahan.

Menurut Philips, sejatinya elektabilitas Jokowi mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. "Elektabilitas Jokowi tinggi. Dia menjadi figur politik terkuat dibandingkan figur-figur yang lain," tukasnya.

Terlihat, urainya, dari 2015 dengan tingkat elektabilitas 36,1 persen, pada 2016 sebesar 41,9 persen dan tahun 2017 sebesar 50,9 persen. Namun, angka elektabilitas 50,9 persen belum terlalu aman untuk memantapkan langkah di Pilpres 2019. "Tingkat elektabilitas Jokowi sudah naik mencapai 50,9 persen namun angka tersebut belum menjadi angka aman bagi seorang petahana," ungkap dia.

Philips menuturkan, tokoh yang bisa menjadi saingan Jokowi saat ini adalah Prabowo. Meskipun, elektabilitasnya terpaut jauh dengan elektabilitas Jokowi. Berdasarkan hasil survei, elektabilitas Prabowo mengalami stagnasi, tahun 2015 (28 persen), 2016 (24,3 persen) dan 2017 (25,8 persen). "Cuma kan ini dalam situasi di mana yang lain nggak kampanye dan nggak definitif gitu. Kalau Jokowi kan sudah kelihatan, sudah pasti dia mau mencalonkan diri lagi. Tadi ada 50,9 persen yang dukung Jokowi, berarti ada 49,1 yang kita belum tahu karena belum definitif. Ini mungkin akan kelihatan setahun lagi," terangnya. 

Lebih lanjut, lanjut Philips, diperkirakan pada Pilpres 2019, Jokowi dan Prabowo kembali bertarung. Meskipun, dia tidak menampik terbentuknya poros alternatif, selain Jokowi dan Prabowo. "Selain poros Jokowi dan poros Prabowo bisa terbentuk poros alternatif bila Demokrat berhasil menarik dukungan dari PPP, PKB, dan PAN. Poros ini diperkirakan mungkin akan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bisa saja menjadi kuda hitam di pemilu 2019," ungkap dia.

Dukungan terhadap Jokowi, katanya, masih kuat berasal dari pemilih partai- partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, NasDem, PKB dan PPP. Dua pemilih partai pendukung lainya seperti PAN dan Hanura masih terbelah, banyak memilih Prabowo. "Sementara dukungan kepada Prabowo solid dari pemilih Gerindra, PKS, Demokrat, PBB dan Perindo," tutur dia.

Philips menambahkan, secara umum dari survei CSIS kinerja Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) dipandang memuaskan oleh masyarakat. Ada 68,3 persen responden merasa puas dan 31,5 persen merasa tak puas.

Diamini Peneliti CSIS bidang Departemen Politik dan Hubungan Internasional Arya Fernandes. Menurutnya, masyarakat menaruh respons positif terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Selama tiga tahun memimpin, keduanya dianggap berhasil membangun Indonesia atau lebih baik dibanding periode yang sama pada pemerintahan sebelumnya. ”Kalau kita lihat dari segi pembangunan itu angkanya sangat jomplang sekali, 70,9 persen mengatakan kondisi pembangunan Indonesia itu baik dibandingkan lima tahun lalu,” ujarnya, kemarin. 

Arya mengatakan, hanya 28,4 persen yang menganggap Jokowi-JK gagal dalam pembangunan. Menurut dia, tingginya kepuasan pada sektor pembangunan menjadi sumbangan terbesar masyarakat pada kinerja Jokowi-JK yang mencapai 68,3 persen. ”Jadi sumbangan besar kepuasan juga dari sektor pembangunan,” tandasnya. 

Meski demikian pada bidang ekonomi, diakui Arya, masyarakat belum melihat banyak perubahan dibanding pemerintahan sebelumnya. Ini baik secara nasional maupun kondisi perekonomian di tiap keluarga. ”Data ini menujukkan bahwa pada bidang ekonomi dibandingkan pemerintahan sebelumnya memang tidak menunjukkan peningkatan signifikan,” tuturnya.

Dia mengaku survei CSIS ini melibatkan 1.000 responden berusia 17 tahun ke atas yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Penarikan sampel dilakukan secara acak (probability sampling) secara multistage random sampling dengan margin error sekitar minus 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (aen)

 

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%