Pengadaan Barang yang Dilakukan Terbuka Dapat Mengurangi Korupsi

Kamis, 07 Desember 2017 | 19:40
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Wakil SekretarisJenderal DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian.

INDOPOS.CO.ID - Pengadaan barang dan jasa yang efisien dan transparan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ketersediaan barang yang terjangkau. Pengadaan barang dan jasa yang kredibel akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, urusan pengadaan harus diserahkan kepada ahlinya. Pengadaan yang transparan akan mengurangi korupsi.

"Urusan pengadaan barang dan jasa mesti dilakukan mereka yang kompeten, dilakukan dengan transparan, sehingga akan mengurangi penyimpangan," ujar Wakil SekretarisJenderal DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, pada Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar di Jakarta 5-7 Desember.

Menurutnya, pengadaan barang yang dilakukan terbuka dan dapat diakses melalui e-catalogue dan e-procurement akan dapat mengurangi korupsi ditingkat daerah. Pengadaan barang merupakan tahapan yang rawan terhadap penyimpangan.

Sementara itu, Kepala LKPP, Agus Prabowo, menjelaskan melalui program ini tidak semua orang bisa mengatur pengadaan. Tetapi semua harus bersumber pada aturan main yang baku, transparan dan akuntabel. Proses pengadaan juga disampaikan secara terbuka melalui website yang bisa diakses semua pihak.

"Pada institusi kami, kami tegaskan agar proses pengadaan harus dilakukan dengan loyal pada aturan bukan pada intervensi atasan. Tak ada lagi pola seperti dulu yang bisa diintervensi oleh pimpinan," katanya.

Ia juga menegaskan, pengadaan barang dan jasa bukanlah pekerjaan yang bersifat teknis dan teknikal. Proses pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas manajerial yang harus akuntabel.

"Oleh karena itu, kami terus memperkuat regulasi, SDM dan kelembagaan yang baik, serta integritas dan operasi pengadaan melalui penerapan e-procurement dan e-catalog," tandasnya.

Bahkan, di masa akan datang, pihak LKPP dalam proses pengadaan barang dan jasa, akan secara bertahap mengurangi mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui lelang. "Kedepan mekanisme belanja akan diatur pada mekanisme pasar. Semua akan diatur dalam sistem pasar yang tentunya juga terbuka, jelas dan sistem harga yang korektif," ujarnya.

Melalui sistem e-catalog dan e-procurement ini, Agus juga menjelaskan  harga yang ditampilkan dan tawarkan untuk barang-barang dengan plat merah bisa lebih murah. Termasuk mencegah monopoli dilakukan pihak-pihak tertentu.

"Begitu juga bagi pihak yang mempresentasikan harga tidak sama atau lebih tinggi dengan harga yang diberikan ke LKPP, LKPP tidak segan-segan untuk memberikan sanksi yang keras," tegasnya.

Sistem ini, lanjut Agus sangat potensial berkembang pesat mengingat pula potensi penduduk Indonesia mencapai 250 juta, dengan jumlah pengguna medsos mencapai 79 dan 88,1 jt pengguna internet. "Apalagi kita mendapatkan berkah dari generasi milenia yang banyak dan melek terhadap internet," tandasnya. (rmn)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%